Kemenag Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Kementerian Agama mendorong jajarannya di daerah untuk proaktif dalam memfasilitasi proses percepatan sertifikasi tanah wakaf. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenag siap bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

“Kami telah meminta jajaran Kementerian Agama se-Indonesia agar mendata tanah wakaf yang belum bersertifikat, mendorong para nazhir wakaf untuk mengurus tanah wakaf yang belum bersertifikat serta proaktif berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional setempat,” terang Direktur Pemberdayaaan Zakat dan Wakaf, M. Fuad Nasar di Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Fuad menuturkan, saat ini Kementerian Agama Kabupaten/Kota sedang melakukan pendataan tanah-tanah wakaf yang perlu disertifikatkan sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah wakaf atas masjid, mushalla, dan surau di seluruh Indonesia.

“Sejak tiga tahun lalu, telah ada Nota Kesepahaman antara Menteri Agama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Kesempakatan ini sudah ditandatangani pada 25 Mei 2015. Nota Kesepahaman yang berlaku selama 4 tahun ini, dapat diperpanjang untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah wakaf,” jelasnya.

Fuad mengatakan, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyebarluasan informasi melalui sosialisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf, penyiapan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi tanah wakaf, pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah wakaf, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan percepatan sertifikasi tanah wakaf.

“Saya ingin mengingatkan bahwa harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan harus dimanfaatkan sesuai tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda yang sudah diwakafkan tidak diperkenankan ditarik kembali dan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pengecualian hanya diberikan terhadap penukaran apabila harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah,” tandasnya dilansir laman resmi Kemenag.

Leave a Comment